Jawas.id Surabaya | Polemik hukum yang menimpa Pemimpin Redaksi Mimbar Demokrasi, Zainal Abidin, menyoroti batas antara hukum pidana dan kebebasan pers. Zainal menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum, namun menolak diam terhadap apa yang ia nilai sebagai bentuk kriminalisasi.
Menurutnya, percakapan yang dijadikan dasar laporan terjadi di grup tertutup wartawan dan tidak mengandung unsur penyerangan pribadi. Ia mempertanyakan logika hukum yang membawa komunikasi internal ke ranah pidana.
Zainal juga menyinggung adanya pola konflik berulang yang melibatkan pihak pelapor di dunia jurnalistik. Ia menilai, hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan sebelum laporan diterima.
Lebih jauh, Zainal meminta aparat kepolisian melakukan evaluasi internal agar penegakan hukum tetap berada di jalur profesional.
“Ini saatnya insan pers berdiri tegak. Diam berarti membiarkan kebebasan kita dipereteli,” tandasnya.(Red jawas.id)
